(suterachanne.id) Wajo – Sulsel,
Anggota DPRD Kabupaten Wajo dari Fraksi Gerindra, H. Mustafa, menegaskan fungsi pengawasan DPRD bukan sekadar formalitas. Saat ia turun langsung ke Kecamatan Sabbangparu untuk mengecek proyek pembangunan yang sebelumnya ramai diberitakan belum tuntas hingga akhir tahun anggaran.
Salah satu objek yang menjadi sorotan adalah pembangunan bangunan pelengkap jalan dan lampu jalan di ruas Batas Kota Soppeng–Wajo, dengan nilai anggaran mencapai Rp323.429.000,- yang dikerjakan oleh CV MTP dari APBD Kabupaten Wajo.
“Ini anggarannya cukup besar, Rp323 juta. Tapi setelah kami lihat langsung di lapangan, kualitas bangunannya justru sangat memprihatinkan,” kata H. Mustafa, di sela-sela peninjauan.
Ia menyebutkan, sejumlah tiang lampu belum selesai dipasang, sementara pondasi atau dudukan tiang justru menunjukkan kondisi yang sangat rapuh dan tidak mencerminkan standar pekerjaan konstruksi.
“Tadi saya senggol sedikit saja, pondasinya langsung hancur. Ini menimbulkan pertanyaan besar, bagaimana kualitas pengerjaannya.” ujarnya.
Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat dan mencerminkan lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan proyek yang menggunakan uang rakyat. Ia pun secara tegas meminta PPK dan dinas terkait untuk bertanggung jawab penuh atas pekerjaan tersebut, serta benar-benar menjalankan fungsi pengawasan terhadap rekanan pelaksana.
“Mohon betul-betul diawasi. Ini uang rakyat, kasihan kalau digunakan dengan pola-pola seperti ini,” tegasnya.
Tak hanya itu, H. Mustafa juga menyoroti peran Inspektorat Kabupaten Wajo. Ia meminta agar lembaga pengawas internal pemerintah tersebut tidak ragu bertindak tegas jika ditemukan pelanggaran prosedur, baik dari sisi mutu pekerjaan, waktu pelaksanaan, maupun ketertiban administrasi.
“Kalau ada pekerjaan yang tidak sesuai prosedur, saya minta Inspektorat menindak tegas sesuai aturan yang berlaku. Jangan ada pembiaran,” tutupnya.
Deden
