(suterachannel.id) Wajo – Sulsel, Menanggapi keluhan warga Kabupaten Wajo atas melonjaknya harga beras pasca hentinya distribusi beras SPHP (Stabilisasi Pasokan Harga Pangan), Perum Bulog Cabang Wajo angkat bicara.
Pimpinan Bulog Wajo, Firman Mando, menjelaskan bahwa pihaknya saat ini belum mendapat penugasan resmi untuk kembali menjalankan program SPHP.
“Gejolak harga beras di pasaran memang terasa, dan kami memahami keresahan masyarakat, tapi perlu kami sampaikan bahwa Bulog ini bukan pembuat aturan, kami hanya menjalankan penugasan dari pemerintah pusat, sampai hari ini, belum ada perintah dari Bapanas atau Badan Pangan Nasional untuk menyalurkan beras SPHP kembali,” jelasnya kepada tim suterachannel.id saat ditemui di kantornya, Selasa (2/7/2025).
Firman mengungkapkan, program SPHP terakhir dijalankan pada 30 Maret 2025, menjelang Lebaran, setelah itu, Bulog diminta menghentikan distribusi dan menunggu penugasan selanjutnya.
“Pada prinsipnya, komando tertinggi adalah Presiden, tapi secara teknis administrasi, semua instruksi berasal dari Bapanas,” tuturnya.
“Memang Bulog ini hanya sebagai operator, bukan regulator, yang menjadi regulator adalah Bapanas, jadi kami hanya menjalankan aturan, bukan membuatnya.” terangnya.
Bulog Wajo, lanjut Firman, tetap berupaya menjaga stabilitas pangan dengan menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) di berbagai kelurahan dan desa, bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan, dalam kegiatan ini, Bulog menjual beras dengan harga Rp15.000 per kilogram, sesuai harga maksimal beras premium.
“Kami tahu masyarakat sangat berharap pada beras SPHP karena harganya lebih murah, hanya Rp12.000 per kilogram, namun tanpa penugasan resmi, kami tidak bisa menyalurkan SPHP, sementara ini kami bantu lewat GPM,” tambahnya.
Ia juga menegaskan bahwa untuk tahun 2025 belum ada kuota tetap dari pusat mengenai berapa ton beras SPHP yang harus disalurkan. Total 1,5 juta ton secara nasional akan dibagi menyesuaikan kebutuhan di tiap provinsi dan cabang.
Deden
